Everything about reformasi intelijen indonesia
Everything about reformasi intelijen indonesia
Blog Article
There is certainly point out courtroom of first occasion in each district and municipalities that promotions with civil and criminal situations involving Indonesian or foreign citizens.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh stage user.
Secara teori, meskipun konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, ketergantungan yang berlebihan pada konsumsi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.
Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama
An additional challenge will be the sectoral rivalry involving the armed service, police, and strategic intelligence expert services, all of which can be oriented to internal stability threats and domestic intelligence operations. Domestic threats sort a contested operational domain, a ‘grey’ zones of protection, stability, and intelligence threats.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.
When Soeharto ‘resigned’ from his write-up as President in Might 1998 at the tension on the political pro-democracy motion plus a lessen in aid of your civilian political elite, his successors couldn't promptly make radical improvements on the construction and culture on the intelligence services.
Discourse to the reactivation of Pam Swakarsa, a state-sponsored militia, via the Nationwide Law enforcement Main. Pam Swakarsa experienced a darkish history in the course of the 1998 upheaval as a civilian unit assigned to assault university student protesters within the streets. Likely activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.
Regulasi yang kuat dan edukasi bagi investor dapat mengurangi risiko spekulasi berlebihan yang mendekati praktik perjudian.
Worries were being raised regarding the purpose of BIN being a tool to the political interests in the President.
Banyak Trader pemula terjebak dalam pola investasi berbasis emosi, membeli saham hanya berdasarkan tren sesaat tanpa mempertimbangkan nilai elementary perusahaan.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan klik disini baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.